Jaringan Mahasiswa Peduli Anggaran untuk Rakyat

Pers release
Sifat : Penting dan segera
Subyek : Aksi mendesak segera disyahkannya APBD kota semarang 2009
Untuk disiarkan pada 19-20 Febuari 2009

SEGERA TETAPKAN APBD YANG PRO RAKYAT

Proses penganggaran sering menjadi acara ritual seremonial yang bersifat rutin. Benar bahwa setiap Pemda mungkin telah melaksankan prosedur dan mekanisme Musrebangdes, musrebangkec dan seterusnya, tapi banyak kejadian forum forum tersebut sering hanya terkesan hanya sebagai forum ”ritual” yang tidak efektif. Penjaringan aspirasi yang tida representatif dan tiadanya penajaman prioritas perencanaan. Apalagi jika dalam forum forum tersebut tidak dihadiri dan tidak adanya keterlibatan secara aktif oleh anggota legislatif, maka sangat mungkin prioritas- prioritas program dan kegiatan ini akan berubah pada tingkat pembahasan RAPBD dengan DPRD, dan hal ini pasti akan menjadikan proses penyusunan APBD lebih lama. Hal ini menyebabkan terkadang angggaran tidak pro rakyat miskin.

Proses politik yang sering berlarut larut, adanya deal politik antara pihak legislatif dan eksekutif merupakan hal yang tidak perlu terjadi karena kan menyebabkan molornya penetapan APBD. Keterlambatan tersebut hanya gara gara tarik ulur antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan satuan organisasi tata kerja (SOTK). ”transaksi” demikian bukan hanya berkaitan dengan tunjangan DPRD seperti yang pernah terjadi dengan PP no 110 tahun 2000, PP No 24 tahun 2004 dan PP No 37 tahun 2006 yang menjadi permasalahan sekarang, sering berkaitan dengan budaya ” titip anggaran” yang menjadi kebiasaan dalam penyusunan APBD yang sampai saat ini masih terjadi.

Molornya penetapan APBD di kota Semarang, akan berdampak pada hukuman dari pusat. Departemen Keuangan telah memberikan toleransi hingga tangga 10 Februari 2009. Sanksi yang kemungkinan akan dijatuhkan, berupa pembatalan pencairan dana batuan dari pemerintah pusat yang berbentuk Dana Alokasi Umum ( DAU). Keterlambatan ini juga akan menghambat pada realisasi kebijakan publik yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal diatas maka kami JARINGAN MAHASISWA PEDULI ANGGARAN UNTUK RAKYAT menyatakan:
1. Segara tetapkan APBD kota Semarang 2009.
2. Prioritskan program rakyat miskin dan kesejahteraan rakyat dalam penetapan Anggaran.
3. Mengutuk proses tarik ulur pengesahan Anggaran dan hapuskan budaya “ nitip anggaran”.

Kami akan terus mengawal proses ini untuk kesejahteraan rakyat.

Koordinator Aksi
Agus Yahya