Jangan Jatuh Ke lubang Yang Sama

”bagi seorang pejuang tidak ada stasiun akhir”
Soekarno

Dulu, kalimat emas seperti diatas bagaikan teriakan seorang Umar bin Khatab kepada prajuritnya. Penyemangat jiwa, menghilangkan ketakutan akan derita yang diakibatkan oleh revolusi perlawanan.
Ketika semangat itu dilempar pada mahasiswa Unnes saat ini, ternyata tak berbekas. Menguap. Mahasiswa, bahkan beberapa yang berkecimpung di Lembaga Kemahasiswaan lebih memilih untuk tetap tenang diruang kuliahnya dan menganggap hal diluar tembok ruang kuliah bukan urusannya.
Penyikapan SPL minimal 5 Juta contohnya, suatu kebijakan yang sama sekali tidak pro rakyat. Membatasi hak orang miskin mendapatkan pendidikan yang bermutu. Ternyata masih ada Lembaga Kemahasiswaan yang mendukung kebijakan tidak populis ini. Sama sekali tidak mencerminkan idealita seorang mahasiswa pendukung rakyat.
Padahal seperti diucapkan oleh pendekar HAM, Munir, mahasiswa menjadi peluru kekuasaan yang tiran, golok bagi leher leher militeristik absolut. Penghianat gerakan mahasiswa hanya menjadi benalu kesucian idealisme kerakyatan yang dijunjung mahasiswa.
Jangan jatuh kelubang yang sama, sabda Muhammad, seorang Rosul agama Islam. Jangan sampai gerakan mahasiswa runtuh ditangan penghianat untuk ke dua kalinya. Karena itu berarti mahasiswa lebih ”goblok” (maaf) daripada keledai, sebodoh bodohnya hewan.
Kebijakan penarikan kontribusi PKL bagi mahasiswa non kependidikan adalah bentuk ketidakadilan penguasa, ” somenthing wrong” dalam pelaksanaan kebijakan di Unnes.
Penulis sempat berdiskusi panjang lebar dengan Pak Usman (Koordinator PKL) dan juga Pak Wakimin, pegawai yang bertanggungjawab terhadap keuangan PKL.Keduanya menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari diambilnya kebijakan penarikan kontribusi PKL yaitu,
Akibat terhentinya bantuan keuangan dari ”Anggaran Ritun dan P2U” sehingga otomatis sumber keuangan PKL hanya PNBP.
Hasil dari evaluasi menyimpulkan bahwa penyebab dari tidak hadirnya Dosen Pembibing di tempat PKL dikarenakan ketidak adaan biaya transportasi. Dana ini mengambil cost terbesar dalam pembiayaan PKL.
Diharapkan dengan adanya kontribusi ini, mahasiswa lebih terlayani dengan baik.
Sayangnya, ketika dihadapkan pada kenyataan, alasan alasan tersebut tidak logis dan terkesan dipaksakan. Anggaran tahun 2008 Universitas Negeri Semarang sudah ditentukan pada tahun 2007 pun nanti anggaran tahun 2009 telah dianggarkan sejak tahun 2008. Ini berarti jika pada semester lima PKL ”free” gratis, seharusnya untuk semester 6 ini juga gratis karena masih dalam satu tahun anggaran 2008. Jadi alasan pertama yang diungkap oleh Pak Usman dan Pak Wakimin tidak berdasar.
Alasan penarikan kontribusi PKL yang tunjukkan untuk dana transportasi dosen pembimbing juga tidak logis. Ini dikarenakan dalam mekanismenya, dosen pembibing mendapatkan surat tugas dari Institusi (Unnes) . Sehingga institusi bertanggungjawab atas instrumen- instrumen pendukung terlaksananya tugas yang dibenbankan, dalam hal ini contohnya adalah dana transportasi. Jadi tidak bisa jika biaya ini dibebankan pada mahasiswa.
Dan yang paling menyakitkan adalah alasan agar mahasiswa mendapatkan pelayanan yang lebih. Lapangan membuktikan, mahasiswa yang diharuskan membayar kontribusi ini mencari perusahaan ataupun institusi pemerintahan secara individual, yang berarti transportasi, copy surat menyurat dan segala keperluan untuk mendapatkan tempat PKL tidak mendapatkan bantuan dari Unnes. Sangat tidak beralasan dan tentunya tidak adil kebijakan penarikan konstribusi PKL ini.
Lembaga Kemahasiswaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan advokasi terhadap mahasiswa tidak boleh menutup mata dan menganggap ini masalah individu mahasiswa yang bersangkutan.Perlu persatuan atas idealisme dan komitment dalam menanggapi kebijakan ini. Penolakan menjadi kata mati terhadap kebijakan yang tidak adil dan tidak pro mahasiswa.
Maju melawan atau dia tertindas, karena mundur dari perjuangan adalah satu penghianatan, kata Capung Dewangga. Jangan sampai pada perjalanannya dalam mengadvokasi mahasiswa, Lembaga kemahasiswaan memilih untuk tunduk dan mendukung kebijakan ini. Kesalahan tidak boleh terjadi dua kali, penghianat gerakan suci mahasiswa harus enyah dalam barisan yang masih memegang hakikat tanggungjawab titelnya sebagai mahasiswa.

Capung Dewangga

27062008

Kepada Para Penjilat Dubur Penguasa

Hai kalian kutu busuk
Penghisap sisa sisa dubur tuanmu
Meminta minta, menjulur lidah
Demi secuil tinja

Kalian adalah sampah sampah terbubuk
Yang telah dilahirkan tirani
Kalian adalah penghianat culas
Dari deretan genggaman mahasiswa

Aku tak habis pikir,
Dimana kau pakai nurani mu
Kapan kau pakai otakmu
Atau kau memang hanya punya kelamin ?
Yang hanya menhamba pada nafsu

Wahai, penghianat penghianat kesucian
Pantaslah negeri carut marut tak karuan
Karena penguasa seperti kalian
Kutu kutu busuk

Pantaslah penjara selalu penuh
Pantaslah tanah kuburan kehilangan lahan,
Karena kaulah yang menciptakan

Dunia telah memutuskan bahwa
Aku adalah aku
Dan kau adalah kau
Penghianat tak mungkin duduk bersama
Menenggak anggur kepahitan
Dengan pejuang

Tuhan apakah kau juga tipu?
Quran tak terpercaya
Karena Quran sama dengan Uang

Perlawanan seiring dengan kesunyian
Sembunyi dalam pekat malam
Menerobos ranting pohonan,
Memangkas, menebas
Dalam diam

Diam tak berarti tak bersuara
Diam bersama sedikitnya pejuang
Diam menolak anggaran anggaran
Diam untuk menolak diam terhadap penindasan
Diam ku berarti kekuatan
Diam ku berarti bungkam terhadap kemewahan
Diam ku berarti berkobar perlawanan
Diam ku berarti mati atau menang

Capung Dewangga
250608

KETIKA DEMOKRASI TAK MEMILIKI PANUTAN

Berawal dari keteladanan kata Nabi Muhammad SAW, setiap buah berasal dari bibit yang unggul. Kreativitas, kepercayaan, kerjasama, dan saling menghormati menjadi instrument penting dalam pembentukan keteladanan ini. Tingkah laku lebih merasuk dalam pikiran setiap manusia dibandingkan dengan kata kata yang menghambur dari mulut.

Perilaku demokrasi dalam pengambilan keputusan adalah hal dasar yang harus dicontohkan oleh setiap individu, baik mahasiswa, karyawan bahkan jajaran pimpinan Universitas. Tidak mungkin ketika mahasiswa harus berperilaku demokrasi namun jajaran pimpinan tidak mencontohkan bagaimana seharusnya demokrasi dilaksanakan.

Inilah yang sekarang dirasakan oleh aktivis lembaga kemahasiswaan di Universitas Negeri Semarang. Tidak ada kepercayaan, saling menghormati, ataupun pembelajaran kreativitas lagi. Setiap keputusan tak lagi diputuskan dengan cara dewasa.

Paling tidak mekanisme pelaksanaan Pengenalan Mahasiswa Baru menjadi bukti dari hilangnya budaya demokrasi. Pihak rektorat dan fakultas dengan sepihak menunjuk Pembantu Rektor I dan para Pembantu Dekan I untuk menjadi ketua panitia Program Pengenalan Akademik (OKKA ?) tanpa ada proses dengar pendapat dengan Lembaga Kemahasiswaan di Unnes.

Semua acara dan materi dalam PPA (OKKA ?) ditentukan oleh pimpinan universitas dan fakultas, sama sekali tidak ada musyawarah. Pun ketika lembaga Kemahasiswaan mencoba untuk berkerja sama dengan mengirimkan surat permohonan audiensi, sama sekali tidak ada tanggapan.

Tidak berlebihan jika kemudian lembaga kemahasiswaan terpaksa “ mengajarkan” demokrasi pada para pengambil kebijakan melalui demonstrasi, tidak kurang ajar kiranya mahasiswa memanggil rektornya untuk turun dari lantai tiga rektorat dan bersama sama menentukan sisi terbaik dari PPA (OKKA ?).

Orang tua menyayangi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua. Jangan sampai ada kepincangan moral. Sikap otoriter dan tiran tidak selayaknya hinggap di jiwa jiwa inteletual dan akademisi. Sudah saatnya semua belajar. Apa dan bagaimana seharusnya demokrasi di wujudkan.

Capung Dewangga 240608

Menteri Luar Negeri BEM KM UNNES

SPL ANTARA EGOISITAS DAN KEMANUSIAAN MAHASISWA

Sampai saat ini mahasiswa, diakui atau tidak, masih ditempatkan pada strata yang terhormat. Sedikit dari sekian banyak penduduk di Indonesia yang berkesempatan menyenyam pendidikan tinggi. Masyarakat masih berharap dengan kemampuan akademik yang lebih mahasiswa mampu memberikan hal positif bagi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Jika mengutip kata kata dari Antonio Gramsci, semua orang mampu menjadi Intelektual namun sedikit orang yang bisa menjalankan fungsi Intelektual. Fungsi Intelektual disini adalah proses perubahan berpikir masyarakat, menyatu dengan masyarakat, dan membangun masyarakat. Begitu juga pendidikan yang dienyam oleh kaum intelektual harus mampu mengejawntahkan humanisasi, liberasi, dan transedensi. Humanisasi adalah mampu menempatkan manusia sebagai manusia yang haknya tudak semena -mena dibungkam, liberasi diartikan sebagai pembebasan manusia dari penindasan dan penjajahan kaum borjuis, apapun bentuknya. Transedensi berupaya meletakkan religiusitas pada tempatnya, bukan hanya pada ranah ibadah vertical.

Sumbangan Pengembangan Lembaga yang diwajibkan Universitas Negeri Semarang bagi mahasiswa yang lolos ujian SPMU sebesar minimal Rp. 5 juta merupakan contoh jelas atas apa yang diteriakkan oleh Antonio Gramsci sebagai kegagalan fungsi Intelektual pendidikan. Angan angan akan fasislitas yang mewah mampu membungkam ide kritis mahasiswa, gedung gedung megah tinggi dan ber Ac melunturkan semangat perjuangan mahasiswa untuk membebaskan rakyat. Mereka menjadi lupa arti kata rakyat sesungguhnya, bagi mereka rakyat adalah menjadi manusia manusia berperut buncit, bersedan mewah. Dan duduk dimeja dengan semilir udara dingin yang berasal dari AC buatan Jepang. Bukan rakyat yang meninggal di kolong jembatan akibat kelaparan, ataupun anak kecil yang hanya mampu tidur di pinggir Toko Mas karena kemarin Satpol PP dengan buas mengacak ngacak gubuk kecilnya. Tanpa kasihan.

Egoisitas mahasiswa kini membahana, menggerus sisi sisi kemanusiaan yang sejatinya sifat Tuhan. Kata kata ” semester atas tidak membayar SPL” menjadi justifikasi persetujuan massal pelaksanaan penarikan dana ini. Satu sisi mungkin Universitas Negeri Semarang mampu menjadi pencipta ilmuwan terbaik, namun disisi yang lain semakin sedikit anak bangsa yang bisa mencicipi indahnya pendidikan di Unnes karena ketidakberdayaan ekonomi. Egois dan individualistis. Kita lebih memilih mengenyam pendidikan mewah dan mahal kemudian berpura pura tak tahu keadaan diluar. Cuma berharap semua berjalan baik baik saja.

Momentum pemungutan SPL berjasa melakukan seleksi alam terhadap ribuan mahasiswa Unnes menentukan mana yang benar benar masih berpihak pada rakyat (yang sesungguhnya). Memisahkan mahasiswa yang masih menganggap kampus adalah penyambung lidah rakyat, bukan semata mata penyalur kekuasaan dan kemapanan kaum kaya. Bukan hanya kumpulan ilmuwan yang bersatu mendukung kenaikan BBM, atau bersatu dalam menarik kesimpulan bahwa semburan Lumpur Lapindo hanya akibat gejala gempa Jogja. (capung dewangga).

AGI SUPRAYOGI

MENLU BEM KM UNNES